Hariyono
BANYUWANGI - Komisi I DPRD Banyuwangi mulai menggelar rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Banyuwangi tahun 2024, Selasa (10/10/2023).
Ketua Komisi I, Irianto menyampaikan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2024 bersama SKPD mitra kerja menjadi 2 sesi. Sesi pertama yang diundanghadirkan adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwagi.
Kemudian pada sesi kedua kita akan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, Satpol PP serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi. "Dalam rapat kerja, kami ingin meminta penjelasan SKPD mitra kerja terkait degan 9 item yang menjadi skala prioritas dalam KUA-PPAS APBD 2024, " ucap Irianto kepada awak media.
Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga menanyakan sektor-sektor yang menjadi skala prioritas. Salah satunya karena Banyuwangi merupakan penyangga pangan nasional yang intinya ada di dunia pertanian, pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Selain itu, masalah pembangunan infrastruktur karena wilayah Banyuwangi yang cukup luas sehingga banyak yang harus ditangani dan dibenahi, " tambahnya.
Selanjutnya yang paling utama adalah terkait dengan permasalahan pendidikan dan kesehatan yang menjadi program wajib bagi pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kwalitas dan berkwantitas serta mampu bersaing dalam masyarakat global.
Sebelumnya dalam nota pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2024, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tema pembangunan tahun 2024 yaitu: "Menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi", yang diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah meliputi:
1. Percepatan pemerataan infrastruktur dengan ekologi memperhatikan lingkungan.
2. Penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata.
3. Pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja.
4. Perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal.
5. Percepatan pengurangan kemiskinan.
6. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif.
7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk sdm unggul.
8. Menjaga stabilitas sosial, keagamaan dan kerukunan warga.
9. Reformasi Pemantapan transformasi digital dan birokrasi. (*)
Suhendi 
